
Noesantaranews – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang berfokus pada hilirisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Komitmen tersebut disampaikan saat Presiden menerima Kepala BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kediamannya di Hambalang, Minggu (4/1/2026).
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi proyek strategis bernilai triliunan rupiah yang telah lama dirancang, namun kerap terhambat oleh persoalan teknis dan regulasi.
Arah Baru Hilirisasi di Era Prabowo
Hilirisasi industri menjadi pilar utama pemerintahan Prabowo. Pemerintah menilai ketergantungan pada ekspor bahan mentah selama bertahun-tahun telah membuat Indonesia kehilangan potensi nilai tambah yang besar. Di era baru ini, sumber daya alam harus diolah di dalam negeri agar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
Presiden Prabowo menekankan bahwa hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan. Mulai dari penyediaan infrastruktur, kepastian energi, hingga penguatan sumber daya manusia lokal.
Lima Proyek Strategis Siap Groundbreaking
Dalam laporannya, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa BPI Danantara saat ini mengelola lima proyek hilirisasi prioritas yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Proyek-proyek tersebut telah memasuki tahap akhir persiapan dan ditargetkan segera melakukan groundbreaking dalam waktu dekat.
Nilai investasi keseluruhan proyek diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat atau setara ratusan triliun rupiah. Pemerintah berharap realisasi proyek ini dapat menjadi katalis percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam.
Selain dampak ekonomi, proyek hilirisasi juga diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, sekaligus mendorong tumbuhnya industri pendukung di daerah.

Waste to Energy, Solusi Sampah Sekaligus Energi
Selain hilirisasi, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus pada pengembangan waste to energy (WtE). Program ini dipandang sebagai solusi strategis untuk menjawab persoalan sampah nasional yang kian mengkhawatirkan, terutama di kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi.
Melalui teknologi Waste to Energy, sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sumber daya yang dapat diolah menjadi energi listrik atau bahan bakar alternatif. Pemerintah menilai pendekatan ini mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan nilai ekonomi baru.
Penekanan pada Aspek Lingkungan dan Sosial
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengembangan proyek Waste to Energy harus mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan dan penerimaan sosial. Teknologi yang digunakan wajib memenuhi standar keamanan, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Presiden juga meminta agar pemerintah daerah dilibatkan sejak tahap perencanaan. Keterlibatan daerah dinilai penting agar proyek tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan publik dan berjalan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Kepastian Regulasi Jadi Kunci
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kepastian regulasi dan percepatan perizinan. Presiden Prabowo menekankan bahwa proyek strategis nasional tidak boleh terhambat oleh birokrasi yang berbelit.
Pemerintah berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi investor, sekaligus memastikan bahwa kepentingan nasional dan lingkungan tetap terlindungi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing terhadap iklim investasi Indonesia.
Menuju Fondasi Ekonomi Berkelanjutan
Pertemuan di Hambalang menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang berpijak pada industrialisasi berbasis nilai tambah dan ekonomi hijau. Hilirisasi dan waste to energy diposisikan sebagai fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Jika target realisasi proyek berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya akan memperkuat struktur industrinya, tetapi juga melangkah lebih jauh menuju ekonomi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif.
Sumber : Kepresidenan RI



