
Noesantaranews — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mulai menyiapkan personel untuk rencana pengiriman pasukan perdamaian dalam misi Board of Peace di wilayah konflik, seperti Gaza, Palestina. Persiapan ini dilakukan meski keputusan akhir terkait pengiriman pasukan masih dalam proses koordinasi lanjutan.
Melansir dari ANTARA, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan pihaknya tengah melakukan persiapan awal internal TNI AD untuk mendukung kemungkinan penugasan pasukan perdamaian tersebut.
Baca Juga : Resmi Gabung ISF! Indonesia Kirim Personel ke Gaza, Palestina
Dalam pernyataannya usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026), Maruli menjelaskan bahwa proses koordinasi masih terus berjalan.
“Itu kan masih terus berjalan ya. Jadi, kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu nanti ke Mabes AD, membutuhkan personel yang berkarakter apa, nanti kami siapkan,” ujar Maruli.
Meski lokasi penugasan—apakah Gaza atau wilayah lain seperti Lebanon—belum dipastikan, KSAD memastikan proses awal penyiapan personel sudah dimulai. Fokus utama penyiapan meliputi karakter pasukan perdamaian, termasuk kemampuan unsur kesehatan dan unit bantuan teknis.
Baca juga : Board of Peace Resmi Berjalan, Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Kawal Perdamaian Gaza 2026
Maruli juga menyampaikan bahwa jumlah personel yang akan disiapkan masih berupa estimasi dan belum final. Menurutnya, kekuatan pasukan yang disiapkan bisa mencapai skala satu brigade, yakni sekitar 5.000 hingga 8.000 prajurit, walaupun angka tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Peran TNI AD dan Proses Keputusan
KSAD menegaskan bahwa keputusan terkait penugasan, waktu keberangkatan, dan kepastian lokasi berada di tingkat komando pusat, yaitu Markas Besar TNI (Mabes TNI) dan pemerintah pusat, sementara TNI AD bertugas pada penyiapan pasukan yang dibutuhkan sesuai permintaan misi internasional.
Langkah ini menunjukkan kesiapan institusi militer untuk turut serta dalam upaya perdamaian internasional melalui misi yang dikoordinasikan pihak dunia, sekaligus memprioritaskan aspek kesiapan personel dan kemampuan teknis sesuai kebutuhan misi.
— Redaksi NoesantaraNews






