Kritik Mengemuka di Tengah Kerusakan Ekologis
NOESANTARANEWS — Bencana banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menegaskan rapuhnya ekosistem hulu di banyak kawasan Sumatera. Meski curah hujan ekstrem menjadi pemicu langsung, para ahli menilai skala bencana kali ini tak dapat dilepaskan dari tren panjang kerusakan lingkungan, terutama akibat ekspansi sawit, pertambangan, serta alih fungsi hutan yang masif dalam dua dekade terakhir.
Di tengah situasi pemulihan dan duka, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai “karunia Tuhan” memicu kritik tajam dari kelompok masyarakat sipil hingga akademisi. Banyak yang menilai pernyataan tersebut tidak selaras dengan konteks bencana yang sedang terjadi dan justru menafikan akar permasalahan ekologis yang semakin jelas.
Kayu Gelondongan dan Jejak Pembukaan Lahan
Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup baru-baru ini menduga bahwa tumpukan kayu gelondongan yang terseret arus banjir di sejumlah wilayah Sumatera berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Dalam penjelasannya, kayu-kayu itu kerap ditinggalkan di tepi aliran sungai ketika lahan dibuka, sehingga saat debit air meningkat, kayu ikut hanyut dan memperparah dampak banjir.
Fakta ini menguatkan temuan banyak lembaga lingkungan yang menegaskan bahwa perkebunan sawit tidak mampu menggantikan fungsi ekologis hutan alam. Dengan akar dangkal dan minim tutupan vegetasi, lahan sawit tidak memiliki kapasitas serapan air yang memadai, sehingga memperbesar risiko banjir bandang dan erosi di kawasan hulu. Kondisi ini diperparah oleh hilangnya kawasan hutan alam di daerah aliran sungai (DAS) yang selama ini berperan penting sebagai penyerap air dan penyangga lereng.
Kerugian Ekonomi dan Pertanyaan tentang Prioritas
Kerugian akibat bencana di Sumatera diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, mencakup kerusakan rumah, fasilitas umum, lahan pertanian, dan infrastruktur transportasi. Pada saat yang sama, ekspansi sawit yang selama ini diklaim sebagai pendorong pendapatan daerah justru memperlihatkan sisi rapuh dari pembangunan yang hanya menitikberatkan pada produksi dan investasi jangka pendek.
Pertanyaan yang muncul ke publik: apakah keuntungan ekonomi sawit sebanding dengan risiko ekologis yang harus ditanggung jutaan warga Sumatera setiap musim hujan? Kritik semakin menguat setelah pernyataan “sawit karunia Tuhan” disampaikan di tengah tragedi, seolah mengabaikan fakta bahwa sebagian besar DAS di Sumatra telah kehilangan tutupan hutan alam akibat praktik industri ekstraktif.
Menuntut Kebijakan Lingkungan yang Lebih Tegas
Aktivis lingkungan, akademisi, dan analis kebijakan mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dan terukur untuk menekan risiko bencana di masa mendatang. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:
- Moratorium izin baru untuk sawit, tambang, dan hutan tanaman industri (HTI) di wilayah hulu DAS dan daerah rawan bencana.
- Audit menyeluruh terhadap konsesi sawit, pertambangan, dan HTI yang berada di kawasan kritis.
- Rehabilitasi hutan dengan pendekatan restorasi ekosistem yang lebih komprehensif, bukan hanya penanaman ulang parsial.
- Penyusunan tata kelola lingkungan yang menempatkan keselamatan warga dan keberlanjutan ekologis sebagai prioritas utama.
Bencana Sumatera kembali menunjukkan bahwa pembangunan yang mengabaikan keseimbangan lingkungan pada akhirnya menciptakan kerugian jauh lebih besar dari keuntungan yang dihasilkan. Di tengah ribuan warga yang kehilangan rumah dan ratusan nyawa melayang, kritik publik mengarah pada satu kesimpulan: perubahan kebijakan tidak lagi dapat ditunda.
Sumber : Tribunnews
About the Author
