NoesantaraNews — Program hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah disebut sebagai langkah strategis untuk mendorong transformasi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju pada 2045. Dengan potensi yang dinilai masih sangat besar, kebijakan ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sekaligus mempercepat perubahan struktur perekonomian nasional.
Melansir laman resmi esdm.go.id, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci peningkatan nilai tambah sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh bangsa Indonesia.
“Hilirisasi ini adalah anak tangga untuk sebuah negara berkembang menjadi negara maju. Kalau ini tidak kita lakukan, kita akan menjadi yang namanya negara kutukan sumber daya alam,” ujar Bahlil saat memberikan kuliah umum di Jakarta, Kamis (12/2).
Industrialisasi Jadi Syarat Mutlak
Bahlil menambahkan bahwa dalam teori ekonomi, tidak ada negara kaya sumber daya alam yang berhasil menjadi negara maju tanpa melalui proses industrialisasi dan hilirisasi.
“Dalam teori ekonomi tidak ada sebuah negara pun yang memiliki sumber daya alam yang banyak dari negara berkembang menjadi negara maju tanpa ada industrialisasi dan hilirisasi. Gak ada itu,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa hilirisasi, Indonesia berisiko terjebak dalam fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam.
Ekspor Nikel Melonjak
Dalam paparannya, Bahlil mencontohkan dampak kebijakan hilirisasi terhadap komoditas nikel. Ia menyebut nilai ekspor produk turunan nikel mengalami lonjakan signifikan setelah diberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 2020.
“Dampak terhadap nilai tambah produk nikel mencapai 10 persen. Tahun 2017 ekspor produk turunan nikel tercatat sebesar USD3,3 miliar, setelah diberlakukan kebijakan larangan ekspor nikel pada tahun 2020 nilai ekspor nikel meningkat menjadi USD33,9 miliar,” jelasnya.
Baca Juga : Oversupply, Minyak Dunia Tekan ICP Desember 2025 ke Level USD61,10 per Barel
Bahlil juga menyinggung sejumlah negara yang dinilai berhasil melakukan lompatan pembangunan melalui industrialisasi dan kebijakan proteksionis. Ia menyebut sejarah Inggris dan Amerika Serikat, serta kebijakan kandungan lokal di Tiongkok dan Finlandia.
Menurutnya, negara-negara tersebut tidak mengekspor bahan mentah secara masif, melainkan membangun industri domestik melalui regulasi dan strategi investasi yang terukur.
Hilirisasi Harus Berkeadilan
Meski demikian, Bahlil menekankan, Program harus dijalankan secara berkeadilan dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha lokal, investor, dan masyarakat.
“Hilirisasi itu harus berkeadilan. Adil bagi pengusaha lokal, adil bagi masyarakat, adil bagi pemerintah pusat, adil bagi investor. Kolaborasi ini yang baru bisa kita lakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, adil dan merata,” tuturnya.
Ia menambahkan, jika strategi tersebut dijalankan secara konsisten, maka cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dapat tercapai.
— NoesantaraNews
Jernih dalam informasi, tajam dalam fakta.
About the Author
