Noesantaranews — Melansir Disway.id, Sejumlah tokoh dan organisasi Islam nasional, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) danPengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa (3/2/2026). Pertemuan ini membahas sikap dan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia di tengah meningkatnya konflik global.
Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi umat Islam Indonesia terkait isu kemanusiaan dan konflik internasional. Ia menegaskan bahwa perdamaian dunia merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar wacana.
MUI Tekankan Amanat Konstitusi soal Perdamaian
Amirsyah mengutip Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan.
“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan keadilan,” ujar Amirsyah di lingkungan Istana Kepresidenan.
Menurutnya, MUI bersama organisasi kemasyarakatan Islam ingin memperoleh arahan langsung dari Presiden Prabowo sebelum menyampaikan sikap resmi kepada publik. Ia menilai perdamaian dunia perlu didorong melalui langkah konkret, khususnya dalam diplomasi internasional dan kerja sama multilateral.
Jusuf Hamka: Percaya pada Kepemimpinan Presiden Prabowo
Pertemuan tersebut juga dihadiri tokoh nasional Jusuf Hamka atau Baba Alun. Ia mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden Prabowo dalam menyikapi dinamika geopolitik global.
“Kita harus percaya kepada Presiden Prabowo. Beliau memiliki pengalaman panjang di bidang pertahanan dan strategi. Jangan suuzan, sebaliknya harus husnuzan,” kata Jusuf Hamka.
Ia menilai latar belakang Prabowo sebagai mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menjadi modal penting dalam membaca dan merespons situasi konflik internasional yang kompleks.
Peran Indonesia di Forum Internasional
Jusuf Hamka juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif Indonesia dalam forum internasional, meskipun Indonesia tidak memiliki hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Daripada hanya menonton dari luar, lebih baik Indonesia ikut mewarnai dari dalam. Kita tetap harus hadir, menyampaikan sikap, dan berkontribusi sesuai kapasitas,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat tetap mendukung langkah diplomasi pemerintah selama dijalankan dalam koridor konstitusi dan kepentingan nasional.
Diplomasi Bebas Aktif di Tengah Krisis Global
Pertemuan di Istana Kepresidenan ini berlangsung di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap konflik internasional yang berdampak pada krisis kemanusiaan dan stabilitas global. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, selama ini dikenal konsisten mengusung politik luar negeri bebas aktif, dialog damai, serta penghormatan terhadap hukum internasional.
Hingga pertemuan berakhir, belum ada pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto kepada publik terkait hasil pembahasan. Meski demikian, kehadiran tokoh lintas organisasi Islam mencerminkan komunikasi langsung antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil dalam menyikapi agenda perdamaian dunia.
— NoesantaraNews
About the Author
